BUZZERSUKABUMI.COM - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Uden Abdunnatsir, menyoroti sejumlah persoalan strategis usai mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang digelar BPSDM Provinsi Jawa Barat di Bandung pada Senin, 17 November 2025.
Kegiatan bertema “Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2025” tersebut diikuti oleh seluruh anggota Fraksi PKS serta sejumlah legislator lain yang aktif menggali materi sepanjang sesi. Bimtek ini dirancang untuk memperkuat kapasitas wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Para peserta diajak kembali memahami fondasi kerja kedewanan, termasuk dinamika kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi yang berdampak langsung pada daerah.
Menurut Uden, bimtek tersebut memberikan banyak wawasan baru, khususnya terkait aspek teknis penganggaran yang kerap menjadi tantangan di lapangan. Ia mengaku memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai ruang fiskal, batas-batas regulasi, serta strategi penyusunan program agar tetap sesuai aturan tanpa mengurangi efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Uden tidak menutup kegelisahan yang mencuat dalam diskusi internal. Ia mengungkapkan bahwa para legislator kini menghadapi tekanan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran yang semakin ketat. Kondisi ini, menurutnya, membuat sejumlah aspirasi masyarakat berisiko terus tertunda meskipun tingkat urgensinya tinggi.
Salah satu isu yang mendapat sorotan ialah penanganan kawasan permukiman kumuh. Uden menilai keterbatasan anggaran dan regulasi membuat program penataan permukiman seperti “macet” di tahap perencanaan, padahal masyarakat telah lama menantikan penyelesaiannya.
“Kami khawatir aspirasi masyarakat yang membutuhkan anggaran besar akan kembali tertunda,” ujar Uden. Ia menilai, tanpa kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, DPRD akan kesulitan menjalankan peran representatifnya secara optimal.
Uden mendorong pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi demi mencari terobosan solusi. Menurutnya, bimtek tidak boleh berhenti pada penguatan pengetahuan, tetapi harus menjadi momentum lahirnya langkah konkret agar aspirasi masyarakat tidak terhimpit oleh ketatnya aturan anggaran. (ADV)
Komentar0