masukkan script iklan disini
BUZZERSUKABUMI.COM -Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan tekadnya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir, terutama nelayan di wilayah Cisolok. Hal ini ditegaskan oleh Leni Liawati, anggota DPRD dari Fraksi PKS, saat menghadiri peringatan Hari Nelayan Cisolok ke-28 pada Kamis, 10 Juli 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Leni mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang paling mendesak adalah belum terealisasinya pembangunan Dermaga Pajagan di Kampung Pajagan, Desa dan Kecamatan Cisolok, yang sudah lama menjadi kebutuhan nelayan setempat.
“Permintaan masyarakat akan dermaga ini sudah berlangsung cukup lama. Kami dari DPRD terus berupaya menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah provinsi, karena kewenangannya berada di tingkat tersebut,” ujar Leni.
Namun, ia mengungkapkan bahwa proses pembangunan masih terkendala karena status aset dermaga yang masih tercatat sebagai milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Status kepemilikan ini menjadi ganjalan administratif dalam pengucuran dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami sudah menjalin komunikasi dengan pihak UPTD Perikanan Provinsi. Informasi terakhir yang kami terima, proses pemindahan aset sedang ditangani oleh BPKAD. Setelah rampung, diharapkan pembangunan bisa segera dimulai,” jelasnya lebih lanjut.
Leni menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau dan mengawal proses administratif ini hingga tuntas, sebagai bagian dari komitmen mereka dalam meningkatkan fasilitas pendukung bagi para nelayan.
Selain itu, ia juga menyoroti masalah turunnya harga Benih Bening Lobster (BBL) yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan. Menurutnya, fluktuasi harga benur yang tidak menentu menjadi keluhan utama yang disampaikan oleh nelayan.
“Banyak nelayan menyampaikan keluhan soal harga benur yang terus menurun. Ini menjadi perhatian serius bagi kami. Perlu ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatur dan menstabilkan harga,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Leni menyebutkan bahwa DPRD akan mendorong penerapan standar harga benur baik di tingkat daerah maupun nasional agar nelayan memiliki kepastian ekonomi.
“Kami ingin memastikan nelayan dapat hidup layak. Harga jual yang adil adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada mereka,” tutupnya.
