masukkan script iklan disini
Simak breaking news Sukabumi dan sekitarnya langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BUZZERSUKABUMI.COM WhatsApp Channel - (Click here)Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
 |
| Andri Hidayana, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi saat hadir dalam acara Geopark Ciletuh Run 2024 di Ciemas (Foto: Ist) |
BUZZER SUKABUMI COM - Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil rapat pembahasan izin tambak udang di kawasan Pantai Minajaya, Kecamatan Surade. Proyek budidaya tambak tersebut diketahui menggunakan lahan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB).
Rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 6 Maret 2025 lalu, menghadirkan sejumlah pihak terkait, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga unsur kecamatan dan beberapa kepala desa di wilayah Surade.
Tak hanya itu, rapat juga dihadiri perwakilan dari perusahaan yang terlibat dalam proyek tambak udang, yakni PT Nuansa Baskara Cipta (NBC), PT Jaya Lingga Sari Perkasa (JLP), dan PT Berkah Semesta Maritim (BSM).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan tinjauan langsung ke lokasi tambak bersama BPN. Tujuannya, untuk memastikan status dan pemanfaatan lahan HGB secara faktual di lapangan.
“Komisi I akan segera turun ke lokasi bersama BPN untuk mengecek langsung penggunaan lahan HGB di Pantai Minajaya, tepatnya di Desa Buniwangi, Kecamatan Surade. Kami juga akan berdialog dengan masyarakat serta stakeholder lainnya di sekitar lokasi,” ungkap Andri Hidayana kepada media, Senin (10/3/2025).
Ia juga menyebutkan bahwa seluruh anggota Komisi I DPRD akan dilibatkan dalam agenda kunjungan ini, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara. Namun, jadwal kunjungan masih bersifat tentatif menunggu kesiapan semua pihak terkait.
Andri menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap pemanfaatan lahan HGB sekaligus mengkaji dampak lingkungan serta sosial yang ditimbulkan dari proyek tambak udang tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan lahan berjalan sesuai aturan, serta tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan di sekitarnya,” tutupnya.
