Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Golkar, Rika Yulistina. (Sumber : Dok. DPRD)
BUZZER SUKABUMI - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Golkar, Rika Yulistina, menyatakan keprihatinannya terhadap nasib guru honorer, khususnya kategori R3, yang telah mengabdi selama puluhan tahun namun belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah.
Menurut Rika, tuntutan para guru honorer tersebut sangatlah wajar. Ia menegaskan bahwa peran mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa menjadi salah satu kunci kemajuan daerah.
“Guru harus diperhatikan. Mereka memiliki peran penting dalam pendidikan. Maju tidaknya suatu daerah sangat bergantung pada kualitas pendidikannya. Jadi, wajar jika mereka (guru honorer R3) mempertanyakan nasib mereka ke kantor Setda,” ujar Rika pada Jumat (17/1/2025).
Ia mengakui bahwa kewenangan terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berada di tangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), baik di tingkat daerah maupun pusat. Meski demikian, sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan di Komisi IV DPRD, Rika menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak para guru honorer.
“Kami (Komisi IV DPRD) akan terus berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan agar nasib para guru honorer R3 mendapat perhatian lebih,” tegasnya.
Rika juga memahami adanya keterbatasan dari pihak pemerintah, baik dalam hal anggaran maupun kebijakan. Namun, ia menekankan pentingnya mencari solusi agar masa depan para guru honorer lebih jelas.
“Saya paham bahwa pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan kebijakan. Meski begitu, kami akan terus mendorong agar nasib guru honorer ini mendapatkan kejelasan,” pungkasnya.
