BUZZERSUKABUMI.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan sejak Januari 2025 kini menghadapi tantangan serius berupa menurunnya kepercayaan publik. Berdasarkan survei nasional yang dilakukan Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026, muncul indikasi kuat bahwa masyarakat mulai meragukan keberlanjutan program tersebut.
MBG sendiri dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui ribuan dapur layanan yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga pertengahan Maret 2026, tercatat lebih dari 24 ribu dapur telah beroperasi untuk menyediakan makanan bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Survei ini menyoroti tiga aspek utama, yaitu manfaat program, tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan, serta pihak yang dianggap paling diuntungkan. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen responden mengaku telah merasakan manfaat langsung dari program ini, baik secara pribadi maupun melalui anggota keluarga.
Meski demikian, persepsi negatif terhadap MBG justru cukup dominan. Sebanyak 87 persen responden menilai program ini berpotensi tinggi terjadi praktik korupsi. Selain itu, 88 persen beranggapan bahwa keuntungan program lebih banyak dinikmati oleh kalangan elite, pejabat, serta pihak pengelola dapur, bukan penerima utama.
Kritik juga muncul terkait kualitas makanan. Sekitar 79 persen responden menduga adanya penurunan kualitas secara sengaja demi keuntungan tertentu. Bahkan, 76 persen menilai makanan yang diberikan tidak sebanding dengan anggaran per porsi yang berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000.
Temuan ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang konsisten di tengah masyarakat. Tidak hanya mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas, sebagian besar responden juga menyatakan penolakan terhadap kelanjutan program dalam bentuk saat ini.
Hanya sekitar 20 persen responden yang masih mendukung program ini tanpa perubahan. Sementara itu, mayoritas lainnya menginginkan adanya reformasi besar-besaran, bahkan tidak sedikit yang mengusulkan penghentian program jika tidak ada perbaikan mendasar.
Survei ini melibatkan 1.168 responden yang berpartisipasi secara daring sepanjang Maret 2026. Sebagian besar responden merupakan penerima manfaat atau keluarga penerima, dengan latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi. Metode penelitian menggunakan skala Likert dan pertanyaan terbuka untuk menggali pandangan secara lebih mendalam.
Policy Research Center (Porec) sendiri merupakan lembaga riset independen yang fokus pada kajian kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Lembaga ini bertujuan menghubungkan dunia akademik, pembuat kebijakan, dan masyarakat melalui penelitian yang kritis dan kontekstual. Tim penelitinya terdiri dari Arif Novianto, Surya Eulogia Nolinia Zega, Sinergy Aditya Airlangga, dan Danang Puji Atmojo.
Komentar0