BUZZERSUKABUMI.COM - Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi, Leni Liawati, menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat hasil reses ke-1 tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (31/3/2026).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian laporan hasil reses DPRD, pokok-pokok pikiran DPRD untuk penyusunan RKPD 2027, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemaparannya, Leni menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun Fraksi PKS mencakup empat bidang utama, yakni pemerintahan, pembangunan dan lingkungan hidup, ekonomi dan keuangan, serta kesejahteraan rakyat.
Pada bidang pemerintahan, Fraksi PKS menyoroti pentingnya penataan dan pemekaran desa bagi wilayah yang telah memenuhi syarat. Selain itu, peningkatan pembinaan dunia usaha agar memiliki legalitas, serta penguatan peran kecamatan dalam koordinasi pembangunan juga menjadi perhatian. Optimalisasi peran Satpol PP dinilai perlu ditingkatkan untuk menegakkan aturan terhadap pelaku usaha.
“Termasuk kebutuhan fasilitas seperti aula Kantor Kecamatan Cisolok yang saat ini masih terbatas dan berada di atas aset desa,” ujar Leni.
Di bidang pembangunan dan lingkungan hidup, keluhan masyarakat didominasi kondisi jalan kabupaten yang rusak di sejumlah ruas, seperti Purabaya–Cimanggu, Cimalati–Cicurug, hingga Cisolok–Cipanas. Minimnya penerangan jalan umum (PJU) serta kebutuhan jembatan penyeberangan juga turut disoroti.
Persoalan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir pun menjadi perhatian serius. Fraksi PKS mendorong peningkatan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia guna menangani persoalan tersebut secara komprehensif.
Sementara pada bidang ekonomi dan keuangan, aspirasi masyarakat didominasi kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan infrastruktur irigasi, hingga dukungan pengembangan komoditas kopi. Dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan yang menyebabkan gagal panen juga menjadi catatan penting.
“Selain itu, masyarakat berharap adanya kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM dengan persyaratan yang lebih sederhana,” ungkapnya.
Adapun di bidang kesejahteraan rakyat, Fraksi PKS menekankan perlunya perhatian terhadap lembaga pendidikan swasta, bantuan rumah ibadah, serta pembinaan kepemudaan melalui penyediaan fasilitas olahraga.
Akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu juga menjadi sorotan, termasuk kemudahan dalam pengurusan BPJS. Selain itu, terdapat usulan penyelesaian status aset sekolah, perbaikan sarana pendidikan, hingga pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi relawan bencana.
“Seluruh aspirasi ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD 2026 sekaligus masukan dalam penyusunan kebijakan APBD 2027,” kata Leni.
Ia berharap, berbagai usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Komentar0