BUZZERSUKABUMI.COM - Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD resmi menyetujui hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Evaluasi tersebut menghasilkan sejumlah penyempurnaan, baik dari sisi regulasi maupun efisiensi pelaksanaan program, agar penggunaan anggaran lebih tepat guna dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menjelaskan bahwa hasil evaluasi gubernur memberikan beberapa catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Catatan tersebut terutama berkaitan dengan penyempurnaan administrasi serta penyesuaian terhadap aturan yang berlaku.
“APBD yang telah dikirimkan ke Gubernur sudah dievaluasi, dan memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Pemda. Kita sudah sepakat untuk menindaklanjuti, termasuk terkait regulasi yang belum tercantum dan aspek administratif lainnya,” ujar Budi.
Dari hasil evaluasi, terdapat peningkatan total anggaran sekitar Rp5,6 miliar, sehingga nilai APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2026 kini mencapai Rp4,065 triliun. Kenaikan ini disertai dengan penyesuaian di sejumlah sektor, termasuk langkah efisiensi terhadap kegiatan yang dinilai kurang prioritas.
Budi menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk menekan kegiatan yang bersifat seremonial dan mengalihkan fokus pada program-program strategis yang tertuang dalam RPJMD, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kita bersama Pemda sepakat melakukan efisiensi terhadap kegiatan seremonial. Anggaran akan diarahkan ke program prioritas yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Meskipun dilakukan efisiensi, DPRD tetap menekankan pentingnya alokasi dana untuk penanganan bencana. Mengingat Sukabumi termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, kesiapan anggaran darurat tetap menjadi prioritas.
“Kami meminta agar Pemda tetap menyediakan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) yang akan dikelola oleh BPBD untuk keperluan tanggap darurat,” tambah Budi.
Selain memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, DPRD menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Porsi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan telah disesuaikan dengan batas minimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan berbagai penyempurnaan tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi berharap pelaksanaan APBD tahun 2026 dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan fokus pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Komentar0