Masalah Serius! Dugaan Penyelewengan PBB di Sukabumi Jadi Sorotan, DPRD Minta Tindakan Tegas

BUZZERSUKABUMI.COM - Kasus dugaan penyalahgunaan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi di Desa Kadaleman, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, tengah menjadi perhatian serius masyarakat. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dalam mengawal persoalan ini hingga tuntas.

“Informasi yang kami peroleh menyebutkan bahwa dana PBB yang telah ditarik dari warga belum disetorkan ke kas daerah. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Andri saat diwawancara pada Jumat (12/9/2025).

Tak hanya terjadi di Kadaleman, Andri juga mengungkap bahwa masalah serupa ditemukan di Kecamatan Tegalbuleud. Dari hasil koordinasi DPRD dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi, ditemukan bahwa salah satu desa—yang diduga adalah Desa Sumberjaya—baru menyetorkan sekitar 2 persen dari total kewajiban PBB hingga hari sebelumnya.

"Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan tunggakan dan penyelewengan PBB bukan hal yang terjadi secara sporadis. Ini sudah sistemik," ungkapnya.

Andri bahkan menyebut persoalan ini sebagai “penyakit akut” dalam tata kelola PBB di Sukabumi. Ia menilai pendekatan persuasif seperti teguran atau surat peringatan tidak akan cukup untuk menimbulkan efek jera.

"Banyak anggota dewan yang dulu pernah menjabat kepala desa sepakat bahwa diperlukan langkah tegas. Jika tidak, kasus serupa akan terus terulang," tegasnya.

Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk turun tangan secara langsung dan memperkuat sistem pengawasan. Menurutnya, kegagalan dalam penanganan kasus ini bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Harus ada perhatian yang serius dari Pemkab. Jangan sampai rakyat kecewa hanya karena lemahnya pengawasan terhadap aparatur desa," ujarnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Andri menyampaikan bahwa setelah agenda reses DPRD yang akan dilaksanakan pekan depan, pihaknya akan memanggil para pihak terkait untuk dimintai klarifikasi.

"Kami tidak akan membiarkan persoalan ini menggantung. Ini sudah jadi perhatian khusus, dan kami akan memastikan tidak ada warga yang dirugikan," pungkasnya.