BUZZERSUKABUMI.COM - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi untuk tahun anggaran 2026 resmi dimulai dalam rapat paripurna DPRD pada Selasa (30/9/2025). Dalam kesempatan itu, Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD tahun depan disusun untuk mengatasi tantangan pembangunan, memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Strategi Pembangunan: Agroindustri dan Pariwisata Jadi Tulang Punggung
Menurut Bupati Asep Japar, perencanaan APBD 2026 berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan provinsi maupun nasional. Fokus utama pembangunan tahun depan ditujukan pada penguatan sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, dengan mengedepankan sektor unggulan seperti agroindustri dan pariwisata.
“Kabupaten Sukabumi akan mengarahkan pembangunan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, karena itu menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan sektor unggulan, khususnya agroindustri dan pariwisata,” jelasnya.
Sinkronisasi dengan Agenda Nasional
Kebijakan anggaran daerah juga dirancang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Asep menyebut bahwa penyusunan APBD 2026 turut mengacu pada pidato Presiden terkait RUU APBN 2026, yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi nasional agar lebih mandiri dan berdaya saing.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas, kami perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar menyasar program prioritas dan memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Fokus Utama: Layanan Publik dan Kebutuhan Dasar
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan bahwa prioritas utama dalam alokasi APBD 2026 adalah peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Seluruh perangkat daerah diminta mengusulkan program-program strategis yang selaras dengan belanja wajib dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Program yang tidak mendesak atau belum menyentuh kebutuhan utama masyarakat akan menjadi pertimbangan sekunder,” ungkap Asep.
Dorong Pemerataan dan Kesejahteraan Masyarakat
Lebih lanjut, Bupati Asep berharap agar APBD 2026 mampu menjadi instrumen penggerak pembangunan yang merata dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa anggaran tersebut harus mencerminkan upaya serius pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menggali potensi ekonomi lokal.
“APBD bukan hanya soal angka, tapi juga soal komitmen untuk melayani masyarakat, mempercepat pembangunan, dan menciptakan daerah yang lebih maju serta kompetitif,” tutupnya.
Komentar0