masukkan script iklan disini
BUZZERSUKABUMI.COM -Pada hari Kamis, 14 Agustus 2025, DPRD Kabupaten Sukabumi melangsungkan sidang ke-31 dalam tahun sidang 2025. Acara ini diselenggarakan di ruang utama gedung DPRD dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, S.IP, bersama Wakil Ketua I, Yudha Sukmagara, serta Wakil Ketua II, H. Usep.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM, jajaran Forkopimda, para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta sejumlah undangan lainnya. Sidang ini berfokus pada agenda pembahasan dan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah mengenai Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Badan Anggaran
Wakil Ketua I DPRD, Yudha Sukmagara, menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD yang dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Proses ini merujuk pada regulasi keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019.
Kenaikan Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam perubahan APBD 2025, terdapat peningkatan baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp113,2 miliar lebih, dari sebelumnya Rp4,54 triliun menjadi sekitar Rp4,62 triliun. Peningkatan ini terdiri dari:
PAD (Pendapatan Asli Daerah) bertambah Rp30,69 miliar, menjadi Rp872,99 miliar.
Pendapatan Transfer naik Rp78,53 miliar, mencapai Rp3,77 triliun.
Lain-lain Pendapatan yang Sah meningkat Rp4 miliar, menjadi Rp12 miliar.
Sementara itu, belanja daerah juga naik sebesar Rp147,02 miliar, dari Rp4,52 triliun menjadi Rp4,67 triliun. Rinciannya:
Belanja Operasional naik Rp156,33 miliar menjadi Rp3,52 triliun.
Belanja Modal bertambah Rp17,68 miliar menjadi Rp392,07 miliar.
Belanja Tidak Terduga justru menurun sebesar Rp20,22 miliar, menjadi Rp29,77 miliar.
Belanja Transfer juga turun sebesar Rp6,76 miliar menjadi Rp727,05 miliar.
Pembiayaan Daerah
Dari sisi pembiayaan, tercatat adanya:
Penerimaan Pembiayaan yang meningkat Rp33,79 miliar menjadi Rp122,38 miliar.
Pengeluaran Pembiayaan tercatat sebesar Rp114,67 miliar.
Rekomendasi dari Badan Anggaran
Banggar memberikan beberapa arahan strategis untuk optimalisasi keuangan daerah, di antaranya:
Penyesuaian belanja pegawai sesuai ketentuan.
Penghematan pada belanja barang yang habis pakai.
Efisiensi pada sektor jasa dan perjalanan dinas.
Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD.
Optimalisasi potensi pendapatan baru.
Peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur kecamatan.
Pengembangan sektor wisata, khususnya di Kecamatan Surade.
Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah.
Prioritas pembangunan diarahkan pada infrastruktur, lingkungan, permukiman, sektor perikanan (melalui Program Nelayan Motekar), pertanian (terutama kopi), pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, dan pemanfaatan potensi lokal.
Pernyataan Akhir dari Bupati Sukabumi
Dalam penutupan agenda, Bupati Asep Japar menyampaikan bahwa perubahan APBD 2025 dilakukan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2024. Penyesuaian ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti perkembangan indikator makro ekonomi, dinamika pendapatan dan belanja daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
Beliau juga mengapresiasi kontribusi DPRD yang dianggap telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2022, Raperda APBD Perubahan 2025 yang telah disepakati bersama akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi dan mendapat persetujuan akhir.
