masukkan script iklan disini
Simak breaking news Sukabumi dan sekitarnya langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BUZZERSUKABUMI.COM WhatsApp Channel - (Click here)Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
 |
| Hamzah Gurnita bersama konstituennya di Simpenan. (Foto : Ist) |
BUZZER SUKABUMI COM - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, menunjukkan kepeduliannya terhadap sejumlah persoalan yang disuarakan warga Kecamatan Simpenan, khususnya terkait layanan kesehatan di RSUD Palabuhanratu. Hal ini terungkap saat ia menggelar agenda reses ke-II tahun 2025 di dua desa, yakni Cihaur dan Kerta Jaya.
Dalam kegiatan itu, isu pelayanan RSUD menjadi keluhan utama masyarakat. Menurut Hamzah, permasalahan ini kerap muncul setiap kali ia melakukan kunjungan ke masyarakat. Ia menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap masalah tersebut.
"Setiap turun ke lapangan, keluhan soal RSUD selalu muncul. Ini bukan hal sepele dan sudah seharusnya ditindaklanjuti bersama," ungkapnya pada Jumat (9/5/2025).
Warga mengeluhkan minimnya stok obat di rumah sakit, sehingga pasien harus mencari obat ke apotek luar. Menyikapi hal itu, Hamzah mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap manajemen RSUD Palabuhanratu.
“Ini sudah sangat merugikan pasien. Jangan sampai rumah sakit justru jadi beban tambahan bagi orang sakit. Kemungkinan adanya tunggakan pembayaran ke suplier obat pun perlu ditelusuri,” tegasnya.
Ia juga mencurigai adanya praktik permainan harga dalam distribusi obat yang bisa merugikan masyarakat. “Kalau selisih harga dari suplier dan apotek luar terlalu besar, itu harus dicurigai. Jangan ada pihak yang mengambil untung dari penderitaan orang lain,” tegasnya.
Keluhan Infrastruktur, Lingkungan, dan Pendidikan
Selain persoalan kesehatan, warga juga menyampaikan kondisi infrastruktur yang masih belum merata, terutama akses jalan di wilayah Cihaur dan Kerta Jaya. Hamzah berjanji akan mendorong percepatan pembangunan di daerah tersebut demi kelancaran aktivitas ekonomi warga.
"Saya sudah catat titik-titik yang perlu segera dibenahi. Tahun ini insya Allah akan mulai direalisasikan," ujarnya optimistis.
Kekhawatiran lain datang dari dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Warga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap potensi pencemaran yang ditimbulkan. Hamzah menilai hal ini tak bisa diabaikan, dan meminta Dinas Lingkungan Hidup segera turun tangan.
“Kita tidak bisa menutup mata. Harus ada kajian ulang agar lingkungan tetap terjaga,” katanya.
Di bidang pendidikan, Hamzah menyayangkan masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah karena tidak adanya SMA di sekitar wilayah tersebut. Jarak sekolah yang jauh serta kendala biaya transportasi menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan pendidikan mereka.
“Ini kondisi darurat. Anak-anak kita kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan karena ketiadaan fasilitas. Ini harus menjadi prioritas bersama,” tutupnya.
