masukkan script iklan disini
BUZZER SUKABUMI COM - Pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat resiliensi ekonomi domestik usai mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menolak kesepakatan pajak global Two-Pillar Solution yang mencakup penerapan Global Minimum Tax (GMT).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia menghormati keputusan yang diambil oleh AS.
Namun, sebagai salah satu negara dengan pengaruh ekonomi terbesar di dunia, kebijakan AS berpotensi menimbulkan dampak global yang signifikan.
“Kami terus memperbaiki dan memperkuat resiliensi ekonomi domestik, termasuk menyikapi potensi dampak dari keputusan AS terkait kebijakan pajak atau tarif. Kami akan melihat langkah lebih lanjut dari Presiden Trump dan memastikan koordinasi kebijakan ekonomi dalam negeri berjalan dengan baik,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta.
Koordinasi Kebijakan Domestik untuk Stabilitas Ekonomi
Pemerintah Indonesia telah memperkuat koordinasi antarinstansi seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Langkah ini bertujuan memastikan dampak kebijakan ekonomi global dapat diminimalkan.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada upaya menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Indonesia Terapkan Pajak Minimum Global pada 2025
Sebagai bagian dari upaya mendukung kebijakan pajak global, Indonesia akan menerapkan aturan Pajak Minimum Global (GMT) pada tahun pajak 2025. Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 31 Desember 2024.
Pajak Minimum Global dikenakan pada badan usaha yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta Euro. Tarif pajak minimum ditetapkan sebesar 15 persen.
Hingga saat ini, lebih dari 40 negara telah mengadopsi GMT, dengan mayoritas implementasi dimulai pada 2025. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan global dan mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.
Ketidakpastian Ekonomi Global di Bawah Kepemimpinan Donald Trump
Arah kebijakan ekonomi AS di bawah kepemimpinan Donald Trump dipandang meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dan tingginya imbal hasil (yield) obligasi AS mendorong preferensi investor untuk memilih aset keuangan AS.
Selain itu, penguatan Indeks Dolar AS (DXY) memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang negara lain, termasuk Indonesia. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia terus memantau dinamika ekonomi global sembari memperkuat ketahanan ekonomi domestik.
IMF Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Stagnan pada 2025
Faktor ketidakpastian global juga memengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. IMF memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh sebesar 3,3 persen pada 2025. Meski demikian, kebijakan ekonomi Trump pasca pelantikannya dipandang lebih moderat dibanding ekspektasi pasar sebelumnya.
Pemerintah Indonesia optimis langkah penguatan ekonomi domestik dapat menjadi strategi menghadapi tantangan ekonomi global ke depan.
Simak breaking news Sukabumi dan sekitarnya langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita BUZZERSUKABUMI.COM WhatsApp Channel - (Click here). Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
