Gagasan tersebut menjadi salah satu topik utama dalam diskusi bertema “Birokrasi Kuat, Warga Sejahtera: Belajar dari Kepemimpinan Kota Sukabumi” yang diselenggarakan oleh Suryakanta Institute. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi dari Universitas Gadjah Mada, di antaranya Dr. Arie Sujito dan Dr. Andreas B. Widyanta.
Dalam pemaparannya, Ayep menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di Kota Sukabumi berlandaskan sistem merit. Melalui pendekatan tersebut, aspek kompetensi, integritas, dan kinerja menjadi dasar utama dalam pengelolaan aparatur pemerintahan. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pencapaian hasil.
Menurutnya, penerapan sistem tersebut telah memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor. Selain mendorong peningkatan PAD, reformasi birokrasi juga memperkuat tata kelola pemerintahan dan membantu menjaga kerukunan sosial di tengah keberagaman masyarakat.
Ayep mengungkapkan bahwa Kota Sukabumi saat ini termasuk daerah dengan tingkat toleransi yang baik di Indonesia. Ia juga menyebut capaian reformasi birokrasi telah mencapai angka 90,3 persen, yang turut berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
Meski demikian, perjalanan menuju capaian tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan. Pemerintah daerah harus melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus menata kondisi fiskal agar lebih sehat dan berkelanjutan.
Di bidang SDM, peningkatan kemampuan aparatur dilakukan melalui program yang dikelola oleh BKPSDM dengan dukungan penerapan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI). Sementara di sektor keuangan, pemerintah menetapkan target fiskal jangka pendek dan jangka panjang untuk memperkuat struktur PAD sebagai fondasi APBD.
Ayep menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada birokrasi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi faktor penting yang terus didorong oleh pemerintah daerah agar tercipta kesamaan visi dalam memajukan Kota Sukabumi.
Sementara itu, akademisi UGM, Dr. Arie Sujito, menyoroti pentingnya kepemimpinan yang mampu menghadapi tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan membaca persoalan sekaligus menawarkan solusi yang relevan bagi masyarakat.
Ia menilai kepemimpinan Ayep Zaki menunjukkan upaya untuk mencari terobosan dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah, termasuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperluas peluang pembangunan.
Di sisi lain, Dr. Andreas B. Widyanta menekankan pentingnya menjaga kualitas demokrasi dalam proses tata kelola pemerintahan. Ia menyebut integritas aparatur, inklusivitas masyarakat, dan kemampuan pemerintah dalam menciptakan nilai publik merupakan unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan.
Menurut Andreas, perubahan dalam birokrasi sering kali memunculkan tantangan dan resistensi. Karena itu, komunikasi publik yang terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi kunci agar masyarakat dapat memahami serta mendukung setiap proses perubahan yang dilakukan pemerintah.
Para narasumber dalam diskusi tersebut sepakat bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana birokrasi mampu menghasilkan manfaat nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Komentar0