BUZZERSUKABUMI.COM - Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai tahapan krusial dalam merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027.
Menurutnya, Musrenbang menjadi wadah strategis untuk menyaring berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui beragam forum, mulai dari reses DPRD, Musrenbang desa, hingga tingkat kecamatan.
“Hari ini Musrenbang merupakan tahapan yang memang harus dilalui. Seluruh aspirasi masyarakat, baik dari reses, Musrenbang desa, kecamatan, dan lainnya, dikumpulkan untuk kemudian dipilah menjadi program-program prioritas yang akan masuk ke tahapan berikutnya,” ujar Budi, usai mengikuti Musrenbang, Selasa (31/3/2026).
Ia berharap pemerintah daerah mampu menyusun program prioritas yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
“Harapan kami, pemerintah daerah bisa memilah program prioritas yang sesuai dengan RPJMD. Hari ini disusun RKPD, yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2027 agar selaras dengan target yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan legislatif,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, memaparkan alur penyusunan RKPD 2027 yang telah dimulai sejak akhir 2025. Tahapan tersebut diawali dengan Kick Off Meeting pada Desember 2025, dilanjutkan Forum Konsultasi Publik, Musrenbang kecamatan, hingga forum perangkat daerah.
“Penyusunan rancangan akhir RKPD ditargetkan rampung pada minggu keempat Juni 2026,” jelasnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), terdapat 6.617 usulan kegiatan dari Musrenbang desa. Setelah dibahas di tingkat kecamatan, jumlah tersebut mengerucut menjadi 1.711 usulan prioritas yang kini masih dalam tahap verifikasi oleh perangkat daerah.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Sukabumi juga mencatat sebanyak 2.238 usulan kegiatan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Seluruh usulan tersebut saat ini tengah menjalani proses verifikasi, baik secara administrasi maupun teknis.
Usulan yang telah diverifikasi nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan RKPD 2027 serta Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2027.
Dari hasil pengolahan sementara, kebutuhan prioritas masyarakat masih didominasi sektor infrastruktur permukiman, seperti pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan di kawasan kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).
Komentar0