BUZZERSUKABUMI.COM - SUKABUMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi meminta Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait ucapan bernada kasar yang dilontarkan dalam sebuah forum resmi pemerintah beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman, menegaskan bahwa insiden tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi dalam forum yang dihadiri oleh pejabat publik dan tamu resmi. “Kami menilai ucapan tersebut tidak mencerminkan etika seorang kepala daerah. Oleh karena itu, kami meminta agar Wali Kota memberikan penjelasan secara terbuka serta menyampaikan permohonan maaf kepada publik,” tegas Kamal, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, seorang pemimpin daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sikap dan tutur kata, terlebih ketika berbicara dalam kegiatan resmi pemerintahan. “Seorang kepala daerah adalah contoh bagi masyarakat. Ucapan yang tidak pantas bisa menimbulkan persepsi negatif dan mencederai marwah institusi pemerintahan,” ujarnya.
Kamal juga menambahkan bahwa langkah permintaan klarifikasi ini bukan bertujuan menjatuhkan pihak manapun, melainkan untuk menjaga wibawa lembaga dan memastikan komunikasi antara eksekutif dan legislatif tetap berjalan dengan baik. “Kami hanya ingin memastikan agar hubungan kelembagaan tetap harmonis dan profesional. Klarifikasi publik menjadi langkah bijak untuk meredam kesalahpahaman,” katanya.
Beberapa anggota DPRD lainnya turut menyampaikan pandangan serupa, menilai bahwa permohonan maaf terbuka dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral sekaligus memperlihatkan kedewasaan politik seorang pemimpin.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan bahwa Wali Kota akan segera memberikan penjelasan resmi terkait ucapan yang menimbulkan polemik tersebut.
Masyarakat pun berharap agar peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam bertutur kata, terutama di ruang formal yang melibatkan banyak pihak.
Dengan adanya permintaan klarifikasi ini, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus menjaga etika dan kehormatan lembaga pemerintahan di Kota Sukabumi, sekaligus mendorong terbangunnya komunikasi yang lebih santun dan konstruktif antarpejabat publik.
Komentar0