masukkan script iklan disini
BUZZERSUKABUMI.COM -Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, menghadiri Rapat Koordinasi bertema Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah, bersama Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, dan dilangsungkan pada Kamis, 10 Juli 2025 di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta.
Forum tersebut turut dihadiri oleh jajaran kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, dan para inspektur dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di bawah koordinasi Wilayah II KPK, mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, serta Kepulauan Bangka Belitung.
Agenda dimulai pukul 08.00 WIB dengan sambutan resmi dari pimpinan KPK, dan dilanjutkan dengan paparan kunci oleh Gubernur DKI Jakarta. Salah satu momen penting dalam pertemuan ini adalah penandatanganan simbolis komitmen bersama antikorupsi yang dilakukan oleh Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi, sebagai representasi daerah.
Rapat koordinasi ini dibagi menjadi dua sesi diskusi yang melibatkan narasumber dari sejumlah instansi strategis, termasuk Kementerian Dalam Negeri, KemenPAN-RB, Bappenas, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Pembahasan mencakup strategi pencegahan korupsi, optimalisasi belanja daerah, pelayanan publik yang transparan, dan peningkatan nilai indeks integritas nasional.
Dalam pernyataannya, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan dukungannya terhadap penguatan sinergi antikorupsi lintas lembaga. “Kami di legislatif daerah berkomitmen untuk terus mendukung upaya pencegahan korupsi, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
KPK menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus digelar secara berkala dalam rangka memperkuat fungsi supervisi dan mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang bebas dari praktik korupsi.
Acara ditutup pada pukul 16.00 WIB dengan harapan dapat mendorong praktik pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di seluruh daerah, khususnya di wilayah koordinasi Direktorat Korsup Wilayah II KPK.
