BUZZERSUKABUMI.COM - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi menolak wacana penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 10 hingga 20 persen dalam KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Gerindra menilai hak ASN tidak semestinya menjadi salah satu pos yang dikorbankan ketika kondisi keuangan daerah sedang mengetat. Fraksi tersebut justru mendorong pemerintah daerah mencari ruang efisiensi pada belanja lain yang dinilai masih dapat ditekan.
Penolakan itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu, Jumat (4/9/2026).
Hera mengatakan, persoalan arus kas daerah akibat ketidaktepatan proyeksi pendapatan tidak semestinya dibebankan kepada ASN maupun camat.
Menurutnya, aparatur merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat dan memiliki peran penting dalam menjalankan berbagai program pemerintah, mulai dari penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem hingga penanggulangan bencana.
"Sungguh tidak adil jika keringat para aparatur ini yang paling awal dikorbankan saat daerah mengencangkan sabuk pengaman. TPP ASN harus dilindungi secara utuh. Efisiensi seharusnya ditempuh pada belanja operasional rutin, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial kantor sebelum menyentuh hak-hak pegawai," tegas Hera.
Soroti Anggaran Jalan dan Irigasi
Selain TPP ASN, Fraksi Gerindra juga menyoroti arah belanja modal dalam struktur Perubahan APBD 2026.
Gerindra mencatat total Belanja Modal mengalami kenaikan 19,05 persen atau sekitar Rp70,13 miliar. Namun, di tengah kenaikan tersebut, alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi justru mengalami pengurangan Rp3,45 miliar atau 1,88 persen.
Di sisi lain, Belanja Modal Peralatan dan Mesin meningkat 56,35 persen atau Rp48,24 miliar. Sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan naik 59,13 persen atau Rp46,87 miliar.
Menurut Gerindra, kondisi tersebut perlu dikaji kembali karena pembangunan jalan dan irigasi bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani, pelaku UMKM, serta masyarakat yang bergantung pada kelancaran transportasi dan distribusi hasil produksi.
Fraksi Gerindra juga mencatat Belanja Pegawai naik Rp40,60 miliar atau 2,68 persen dan Belanja Barang/Jasa meningkat Rp38,15 miliar atau 3,13 persen.
Gerindra menilai pergeseran prioritas belanja perlu dikaji agar anggaran lebih diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
PAD Turun, Defisit Naik
Dari sisi pendapatan, Gerindra menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,73 miliar atau 0,97 persen.
Penurunan terbesar terjadi pada pos Lain-Lain PAD yang Sah, yakni sebesar 15,23 persen atau sekitar Rp22,64 miliar.
Sementara itu, kenaikan total Pendapatan Daerah sebesar Rp89,47 miliar disebut terutama ditopang tambahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat melalui Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp93,46 miliar.
Gerindra juga menyoroti peningkatan defisit anggaran dari Rp68,58 miliar menjadi Rp149,72 miliar atau naik 118,30 persen.
Defisit tersebut ditutup melalui penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK sebesar Rp169,72 miliar.
Dalam catatannya, Fraksi Gerindra menyoroti kas yang belum terserap, di antaranya Rp81,11 miliar di RSUD/BLUD dan Rp65,12 miliar pada Kas Bebas RKUD.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas perencanaan dan penyerapan anggaran daerah.
Gerindra Ajukan Empat Rekomendasi
Untuk memperbaiki struktur APBD Perubahan 2026, Fraksi Gerindra mengajukan empat rekomendasi.
Pertama, melakukan restrukturisasi Belanja Modal Kerakyatan dengan mengembalikan anggaran jalan dan irigasi sebesar Rp3,45 miliar melalui rasionalisasi belanja gedung dan peralatan yang masih dapat ditunda.
Kedua, melindungi hak TPP ASN secara utuh dengan mengarahkan efisiensi pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja operasional rutin.
Ketiga, memperkuat digitalisasi pendapatan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah tanpa menambah beban pelaku UMKM.
Keempat, mempercepat penyerapan kas BLUD dengan mengevaluasi manajemen keuangan RSUD/BLUD agar dana yang mengendap dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan obat-obatan.
Fraksi Gerindra yang diketuai Tedy Setiadi dan Sekretaris Ruslan Abdul Hakim menegaskan akan mengawal rekomendasi tersebut dalam pembahasan teknis lanjutan di tingkat komisi maupun Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi.
Komentar0