BUZZERSUKABUMI.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, pada Jumat (24/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, KDM meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Pihak yang berwenang menilai apakah ada anggaran yang mengendap di lingkungan Pemprov Jawa Barat adalah BPK, karena lembaga ini memiliki kewenangan resmi untuk melakukan audit,” ujar KDM.
Menurutnya, melalui audit BPK dapat diketahui sejauh mana perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik. Saat ini, audit terhadap keuangan Pemprov Jabar memang tengah berlangsung secara rutin oleh BPK.
“Dari audit itu akan terlihat apakah Pemprov Jabar memiliki perencanaan keuangan yang baik, serta bagaimana pengelolaan uang daerah — baik yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Selain itu, BPK juga akan menilai apakah penggunaan anggaran atau belanja daerah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
KDM menegaskan, fokus utama Pemprov Jabar adalah memastikan hasil dari setiap kegiatan belanja dapat dirasakan manfaatnya oleh publik.
Langkah ini, lanjutnya, juga menjadi bentuk komitmen Pemprov Jabar dalam menjaga keterbukaan informasi keuangan. “Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa seluruh proses belanja pemerintah dilakukan secara transparan dan dapat diakses publik,” tandasnya.
Komentar0