BUZZERSUKABUMI.COM - Sukabumi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menyiapkan langkah antisipasi terkait pengelolaan gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
Permintaan ini muncul dalam rapat kerja antara DPRD Sukabumi dengan pihak terkait, yang membahas sistem pembayaran gaji serta tata kelola keuangan daerah. DPRD menilai, keberadaan P3K paruh waktu harus mendapat perhatian serius agar hak mereka tetap terpenuhi secara tepat waktu dan transparan.
“Kami mendorong BPR menyiapkan sistem yang akuntabel agar tidak ada kendala dalam penyaluran gaji P3K. Mereka adalah bagian dari tenaga kerja pemerintah yang berkontribusi pada pelayanan masyarakat, sehingga kesejahteraannya tidak boleh terabaikan,” ujar salah satu anggota DPRD Sukabumi.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya koordinasi antara BPR, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta instansi terkait lainnya. Dengan sinergi yang baik, mekanisme pembayaran diharapkan berjalan lancar tanpa hambatan administrasi.
P3K paruh waktu sendiri merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pelayanan publik. Oleh karena itu, DPRD menegaskan agar proses pengelolaan gaji mereka tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Dengan adanya dorongan DPRD, diharapkan BPR dapat memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan hak-hak pegawai tetap terjamin.
Komentar0