masukkan script iklan disini
BUZZERSUKABUMI.COM - Sukabumi – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi agar memprioritaskan alokasi anggaran daerah pada sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja pembahasan kebijakan anggaran bersama mitra perangkat daerah, yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, baru-baru ini. Komisi IV menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan APBD agar tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami mendorong agar Pemkab Sukabumi benar-benar memfokuskan anggaran kepada sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat,” tegas [Nama Ketua Komisi IV], Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi.
Prioritas untuk Pelayanan Publik dan Kesejahteraan
Menurut Komisi IV, anggaran yang besar akan sia-sia jika tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu evaluasi dan pengawasan ketat terhadap program-program yang dirancang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komisi IV juga menyoroti agar belanja pegawai dan kegiatan seremonial tidak lebih dominan dibandingkan dengan belanja publik. Harus ada keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan yang berpihak pada rakyat.
“Kami ingin melihat adanya peningkatan layanan pendidikan, ketersediaan obat di puskesmas, serta bantuan sosial yang tepat sasaran. Itu semua bentuk pengabdian kepada masyarakat,” tambahnya.
Komitmen DPRD Kawal Program Pro-Rakyat
Sebagai mitra pengawasan, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal proses perencanaan dan realisasi anggaran agar program-program yang dibiayai dari APBD benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di pelosok desa dan daerah tertinggal.
Komisi IV juga meminta agar proses perencanaan pembangunan melibatkan partisipasi publik secara lebih terbuka. Aspirasi warga dari hasil reses dan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) harus menjadi acuan utama penyusunan anggaran.
“Rakyat adalah prioritas utama. Kinerja pemerintah daerah harus terukur dari seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat bawah,” ujar [Nama Anggota Komisi IV lainnya].
Transparansi dan Efisiensi Jadi Sorotan
Selain fokus pada substansi anggaran, Komisi IV juga mendorong Pemkab Sukabumi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Penggunaan sistem digital dan evaluasi berkala dianggap penting untuk mencegah pemborosan dan penyimpangan.
Dengan dorongan dari DPRD, diharapkan pengelolaan anggaran daerah semakin tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi.
