masukkan script iklan disini
 |
| Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi ke-18 Tahun Sidang 2025 Bahas RPJMD 2025–2029 (Dok. Humas DPRD Kab. Sukabumi) |
BUZZERSUKABUMI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-18 Tahun Sidang 2025 pada Kamis, 22 Mei 2025. Rapat dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Sukabumi dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi oleh Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, SM.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, SE, anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
Agenda utama dalam rapat paripurna ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025–2029. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi pada 30 April 2025.
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD
Penyampaian pandangan umum dimulai oleh Fraksi Partai Golkar dan PAN yang disampaikan oleh H.M. Loka Tresnajaya, SE. Fraksi ini berharap agar pembahasan Raperda dilakukan secara objektif dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta ketepatan waktu.
Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra melalui Hera Iskandar menyampaikan apresiasi atas RPJMD yang dinilai komprehensif. Fraksi ini menyoroti pentingnya indikator yang jelas untuk setiap elemen visi "Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah," serta mempertanyakan relevansi tema pembangunan berbasis agroindustri dan agrowisata yang dijadwalkan mendahului penguatan tata kelola pemerintahan.
Fraksi Gerindra menekankan perlunya pemahaman mendalam oleh seluruh kepala dinas terhadap isi RPJMD dan menegaskan komitmen mendukung kemajuan daerah yang "mubarakah."
Fraksi PKB melalui Saepul Rahman, S.Sy., MH menyoroti pentingnya keadilan ekologis dalam setiap kebijakan pembangunan. Mereka menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Fraksi PKS yang diwakili oleh Hendra Purnama, S.Si., menyampaikan sejumlah catatan strategis, termasuk:
- Kebutuhan kelengkapan dokumen lampiran Raperda,
- Komitmen terhadap janji politik kepala daerah,
- Penguatan SDM melalui fasilitas IPTEK dan keagamaan,
- Penanganan infrastruktur dasar dan kemacetan,
- Pemberdayaan ketahanan keluarga,
- Pembentukan Perumda RPH,
- Dorongan industri wisata halal,
- Strategi penurunan pengangguran,
- Pengelolaan sampah berbasis masyarakat,
- Transformasi BPR menjadi BPR Syariah.
Fraksi PDI Perjuangan melalui H. Junajah Jajah Nurdiansyah, S.Pd., menyampaikan bahwa RPJMD harus selaras dengan rencana pembangunan pusat dan provinsi. RPJMD juga diharapkan menjadi wadah pemikiran masyarakat luas, mencerminkan aspirasi dan menjadi pedoman strategis bagi seluruh perangkat daerah.
Pandangan Fraksi Partai Demokrat disampaikan secara tertulis oleh Rudi Heryanto.
Sementara itu, Fraksi PPP melalui Hj. Zakiyah Rahmah Addawiyah, SE., menyampaikan tiga poin utama:
- Perlunya perencanaan tata kelola sampah yang terstruktur dan menyeluruh,
- Pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk peninjauan ulang Peraturan Bupati Tahun 2020,
- Penyediaan jaminan kesehatan alternatif bagi warga yang belum tercover BPJS.
Penutup
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., menegaskan bahwa seluruh pandangan umum fraksi akan dijadikan bahan pertimbangan untuk penyempurnaan Raperda RPJMD 2025–2029. Beliau juga menyampaikan harapan agar Bupati dapat memberikan jawaban resmi terhadap masukan fraksi-fraksi pada rapat paripurna berikutnya.
